Amazon


Rabu, 17 April 2013

Selamat Ujian Nasional

Ujian nasional siswa menengah saat ini sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi ada yang tidak biasa untuk ujian nasional kali ini, karena terselenggaranya ujian ini terkendala keterlambatan, kekurangan materi ujian dan juga tertukarnya materi ujian. Karut marut pelaksanaan ujian nasional kali ini menyebabkan penundaan di sebelas provinsi, luar biasa. Penyebab utamanya menurut menteri pendidikan adalah karena kontraktor percetakan dan pendistribusian untuk sebelas provinsi tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu seperti yang disepakati dalam tender pengadaannya.

Pencetakan naskah ujian tidak dapat dikerjakan tepat waktu oleh kontraktor, hal ini berujung pada keterlambatan pendistribusian naskahnya. Menurut Fitra, kontraktor tersebut adalah PT Ghalia Indonesia printing tidak memiliki kapasitas produksi untuk mencetak naskah ujian  untuk sebanyak sebelas provinsi. Loh, koq bisa..? Tambahan lagi, paket yang diterima melebihi ketentuan pelelangan tender sekaligus nilai tender yang ditawarkan ternyata jauh lebih besar dari pesaing lainnya.

Agenda kegiatan tahunan ini alhasil menjadi karut marut, ujungnya siswa dan para guru juga yang menderita keterlambatan ini. Lalu bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini,? Sampai saat ini, pemerintah fokus pada terselenggaranya ujian nasional, jadi belum ada niatan untuk  mempertanggung jawaban hal ini. Pihak kemendikbud seakan melimpahkan kesalahan kepada kontraktornya tetapi tidak sedikitpun mengindikasikan bahwa proses tender tersebut sudah tidak sesuai ketentuan. 

Bukan hal yang rahasia lagi kalau kemendikbud memiliki rekam jejak yang banyak terhadap penyimpangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan dana alokasi APBN yang melimpah ruah, kemendikbud menjadi salah satu elite kementerian yang memiliki sumber daya yang menyumbang kebocoran dana APBN. 

Saat ini, belum ada solusi yang tepat untuk menggantikan ujian nasional sebagai satu-satunya tanda kelulusan siswa. Pemerintah, DPR, para stok holder pendidikan belum merumuskan dan menyepakati mengenai penggantian peranan ujian nasional tersebut. 

-pHg-
Posting Komentar