Jakarta Tanpa Korupsi - Mimpi Baru Yang Banyak Musuhnya
Hari ini Jakarta kembali diguyur hujan besar sampai sedang di berbagai tempat, akibat yang ditimbulkan yaitu kemacetan luar biasa di Ibukota. Tidak ada yang aneh bagi Jakarta untuk genangan air yang selalu hadir mengepung jalan raya ibukota setelah hujan. Problem klasik yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan oleh semua gubernur Jakarta. Kerugian yang diciptakan pada saat banjir dan macet bisa sampai puluhan ke ratusan milyar per hari, belum lagi soal "stress" yang tercipta untuk jutaan orang yang berada dalam kemacetan.
Saat ini, anggaran pendapatan dan belanja Jakarta menjadi isu yang populer, penyebabnya adalah adanya kebuntuan pembahasannya antara legislatif dan eksekutif pada APBD Jakarta. Gubernur DKI merasa APBD Jakarta disusupi oleh materi pembelajaan yang tidak dibutuhkan oleh Jakarta saat ini dan memiliki nilai yang fantastis. Penyusupan ini ditenggarai dilakukan oleh para anggota DPRD dengan cara menitip proyek tersebut. Pembiki pelanjaan barang yang dimaksud telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dan ini sudah diselidiki oleh yang berwajib karena memang ternyata ada unsur mark-up secara besar-besaran pada nilai proyek tersebut.
Menurut beberapa ahli dan pelaku dunia usaha, perihal ini sebenarnya sudah berlangsung lama dengan modus penitipan proyek dan membuat mark-up yang setinggi-tingginya serta keuntungannya menjadi kue yang lezat untuk dibagi-bagikan. Perilaku seperti inipun ditenggarai dialami dan dilakukan di hampir semua wilayah di Indonesia, terjadi perampokan yang sistematis pada anggaran pembangunan yang melibatkan eksekutif , legislatif serta pengusahanya.
Penolakan terhadap proyek titipan oleh gubernur DKI merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh eksekutif di Indonesia. Dengan alasan semua anggaran harus dilakukan secara transparan dan memasukkannya dalam sistim e-budgeting, maka peluang terjadinya proyek titipan yang memiliki nilai tidak realistik akan tereleminasi dengan sendirinya oleh sistim e-budgeting tersebut. Verifikasi dokumen legal dan perusahaan yang mengikuti e-budgeting akan menjadi lebih berkualitas, karena penyelenggara e-budgeting akan melakukannya tanpa tatap muka dengan pengusahanya.
Jakarta, saat ini membutuhkan pembangunan sarana dan prasana yang mumpuni yang dapat mengatasi persoalan klasik seperti kemacetan dan banjir saat musim penghujan, kekeringan air dan kebakaran saat musim kemarau, serta masalah sosial yang tak kalah pentingnya seperti pengangguran, keamanan, pendidikan dan kesehatan buat masyarakatnya.
Kalau boleh memilih, UPS besar untuk sekolah-sekolah, mungkin bisa dialihkan untuk rumah sakit yang jauh lebih membutuhkan. Kelistrikan di Jakarta yang sudah "over load" memberikan resiko sendiri buat rumah sakit terhadap pelayanannya, karena sering terjadi "black-out" listrik di Jakarta.
Sekali lagi, Jakarta membutuhkan dana untuk membangun, dan tentunya harus tepat sasaran. Tentunya tanpa korupsi.
Iyah, Jakarta tanpa korupsi bisa jadi suatu perjuangan yang maha dahsyat yang memerlukan komitmen tinggi tanpa pamrih buat semua pihak. Perjalanan untuk kenuju Jakarta tanpa korupsi merupakan jalan yang sangat panjang dan berliku. Saat ini, Gubernur DKI memberikan komitmennya untuk menuju ke arah tersebut. Hal yang pertama yang dihadapi adalah pihak-pihak disekitarnya. Bawahan sekaligus PNS yang berada dibawahnya berusaha melawan sekuat tenaga tanpa kenal lelah untuk menghadapi sang Gubernur yang melakukan Jakarta tanpa korupsi. DPRD DKI yang terkenal dengan manuver korupsinya itu malah bersepakat untuk melakukan seribu cara demi mendepak sang gubernur yang memperjuangkan Jakarta tanpa korupsi. Belum lagi para pengusaha serta pelaku lapangan yang mengeksekusi proyek-proyek DKI, dengan penuh kelihaian sebagai pelaku bisnis mark-up dengan perlahan namun penuh tenaga memberikan perlawanan yang tak kalah "lethal"nya untuk memberangus semangat Jakarta tanpa korupsi yang dimotori oleh sang gubernur. Perlawanan lain dilakukan oleh berbagai ormas dengan semangat tempur yang menyala bak melakukan perang, memberikan yel-yel, spanduk serta ajakan untuk memdemo sang gubernur dengan berbagai alasan yang tujuannya tentu saja menjatuhkan DKI 1 agar tidak lagi menjabat dan segera meninggalkan semangat Jakarta tanpa korupsi.
Sendirian, sepertinya gubernur DKI ini harus menghadapi hampir semua elemen penolak Jakarta tanpa korupsi. Perilaku pemberang dan ceplas-ceplos menjadi pintu masuk yang dianggap legal untuk bisa menurunkan gubernur. Sayangnya, pendukung Jakarta tanpa korupsi saat ini masih merupakan figur yang tak terlibat langsung, yang hanya berupa dukungan dalam media sosial dan tanda tangan. Peran dukungan tersebut dianggap awan dan angin oleh "musuh" sang gubernur. Orang-orang terdekatnya di pemerintahan seakan menyerahkan perjuangan tersebut kepada sang gubernur, mereka ramai-ramai menolak untuk memberikan semangat Jakarta tanpa korupsi dengan tidak mau menjabat sebagai pimpinan di divisi dan bagiannya masing-masing bahkan mengundurkan diri. Fenomena seperti ini merupakan efek yang dirasakan oleh eksekutif DKI dalam memperjuangkan Jakarta tanpa korupsi.
Ke depannya dan di masa mendatang, untuk Indonesia, berapapun nilai anggaran untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat akan lebih tepat sasaran dan membuat Indonesia maju dengan semangat Indonesia Tanpa Korupsi, suatu impian baru yang banyak musuhnya.
-phg-
Saat ini, anggaran pendapatan dan belanja Jakarta menjadi isu yang populer, penyebabnya adalah adanya kebuntuan pembahasannya antara legislatif dan eksekutif pada APBD Jakarta. Gubernur DKI merasa APBD Jakarta disusupi oleh materi pembelajaan yang tidak dibutuhkan oleh Jakarta saat ini dan memiliki nilai yang fantastis. Penyusupan ini ditenggarai dilakukan oleh para anggota DPRD dengan cara menitip proyek tersebut. Pembiki pelanjaan barang yang dimaksud telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dan ini sudah diselidiki oleh yang berwajib karena memang ternyata ada unsur mark-up secara besar-besaran pada nilai proyek tersebut.
Menurut beberapa ahli dan pelaku dunia usaha, perihal ini sebenarnya sudah berlangsung lama dengan modus penitipan proyek dan membuat mark-up yang setinggi-tingginya serta keuntungannya menjadi kue yang lezat untuk dibagi-bagikan. Perilaku seperti inipun ditenggarai dialami dan dilakukan di hampir semua wilayah di Indonesia, terjadi perampokan yang sistematis pada anggaran pembangunan yang melibatkan eksekutif , legislatif serta pengusahanya.
Penolakan terhadap proyek titipan oleh gubernur DKI merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh eksekutif di Indonesia. Dengan alasan semua anggaran harus dilakukan secara transparan dan memasukkannya dalam sistim e-budgeting, maka peluang terjadinya proyek titipan yang memiliki nilai tidak realistik akan tereleminasi dengan sendirinya oleh sistim e-budgeting tersebut. Verifikasi dokumen legal dan perusahaan yang mengikuti e-budgeting akan menjadi lebih berkualitas, karena penyelenggara e-budgeting akan melakukannya tanpa tatap muka dengan pengusahanya.
Jakarta, saat ini membutuhkan pembangunan sarana dan prasana yang mumpuni yang dapat mengatasi persoalan klasik seperti kemacetan dan banjir saat musim penghujan, kekeringan air dan kebakaran saat musim kemarau, serta masalah sosial yang tak kalah pentingnya seperti pengangguran, keamanan, pendidikan dan kesehatan buat masyarakatnya.
Kalau boleh memilih, UPS besar untuk sekolah-sekolah, mungkin bisa dialihkan untuk rumah sakit yang jauh lebih membutuhkan. Kelistrikan di Jakarta yang sudah "over load" memberikan resiko sendiri buat rumah sakit terhadap pelayanannya, karena sering terjadi "black-out" listrik di Jakarta.
Sekali lagi, Jakarta membutuhkan dana untuk membangun, dan tentunya harus tepat sasaran. Tentunya tanpa korupsi.
Iyah, Jakarta tanpa korupsi bisa jadi suatu perjuangan yang maha dahsyat yang memerlukan komitmen tinggi tanpa pamrih buat semua pihak. Perjalanan untuk kenuju Jakarta tanpa korupsi merupakan jalan yang sangat panjang dan berliku. Saat ini, Gubernur DKI memberikan komitmennya untuk menuju ke arah tersebut. Hal yang pertama yang dihadapi adalah pihak-pihak disekitarnya. Bawahan sekaligus PNS yang berada dibawahnya berusaha melawan sekuat tenaga tanpa kenal lelah untuk menghadapi sang Gubernur yang melakukan Jakarta tanpa korupsi. DPRD DKI yang terkenal dengan manuver korupsinya itu malah bersepakat untuk melakukan seribu cara demi mendepak sang gubernur yang memperjuangkan Jakarta tanpa korupsi. Belum lagi para pengusaha serta pelaku lapangan yang mengeksekusi proyek-proyek DKI, dengan penuh kelihaian sebagai pelaku bisnis mark-up dengan perlahan namun penuh tenaga memberikan perlawanan yang tak kalah "lethal"nya untuk memberangus semangat Jakarta tanpa korupsi yang dimotori oleh sang gubernur. Perlawanan lain dilakukan oleh berbagai ormas dengan semangat tempur yang menyala bak melakukan perang, memberikan yel-yel, spanduk serta ajakan untuk memdemo sang gubernur dengan berbagai alasan yang tujuannya tentu saja menjatuhkan DKI 1 agar tidak lagi menjabat dan segera meninggalkan semangat Jakarta tanpa korupsi.
Sendirian, sepertinya gubernur DKI ini harus menghadapi hampir semua elemen penolak Jakarta tanpa korupsi. Perilaku pemberang dan ceplas-ceplos menjadi pintu masuk yang dianggap legal untuk bisa menurunkan gubernur. Sayangnya, pendukung Jakarta tanpa korupsi saat ini masih merupakan figur yang tak terlibat langsung, yang hanya berupa dukungan dalam media sosial dan tanda tangan. Peran dukungan tersebut dianggap awan dan angin oleh "musuh" sang gubernur. Orang-orang terdekatnya di pemerintahan seakan menyerahkan perjuangan tersebut kepada sang gubernur, mereka ramai-ramai menolak untuk memberikan semangat Jakarta tanpa korupsi dengan tidak mau menjabat sebagai pimpinan di divisi dan bagiannya masing-masing bahkan mengundurkan diri. Fenomena seperti ini merupakan efek yang dirasakan oleh eksekutif DKI dalam memperjuangkan Jakarta tanpa korupsi.
Ke depannya dan di masa mendatang, untuk Indonesia, berapapun nilai anggaran untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat akan lebih tepat sasaran dan membuat Indonesia maju dengan semangat Indonesia Tanpa Korupsi, suatu impian baru yang banyak musuhnya.
-phg-
Komentar